Pencitraan Kandidat di Media
Oleh: Andi Fadli (Pengamat Media/ The Political Society)
MENCERMATI tiap hari perpolitikan nusantara, tanah air kita boleh jadi menjadi suatu kegiatan menyenangkan dan juga bisa sad activities. Menilik, kelamnya sejarah perpolitikan Indonesia sejak proklamasi 45, dimulai dengan kesedihan umat Islam ketika perdebatan antara kaum nasionalis dan ulama yang endingnya kemenangan bagi kaum nasionalis yakni penghapusan piagam Jakarta. Berlanjut tangisan Rakyat ketika pergolakan kaum sosialis yang tergabung dalam PKI menculik para Jendral, berikut TRITURA, kediktatoran Rezim, kejadian Semanggi, sampai turunnya Presiden ke-2 atas kemarahan rakyat yang menderita akibat krisis. Sekarang kita di kejutkan dengan nuansa politik yang tidak menentu dan serba kepentingan golongan. Penyakit ini sepertinya menjalar di lembaga-lembaga pemerintahan dan partai-partai politik beserta kiprah para kadernya di parlemen dan di luar.
Apa yang tertulis diatas, hanyalah sebuah kondisi riil yang terjadi pada bangsa Indonesia tercinta ini. Boleh jadi, sebagian warga negara setuju, namun pastinya ada juga yang tidak setuju. Sebagai bangsa yang katanya lagi belajar berdemokrasi, hal tersebut sah-sah saja menjadi opini public di masyarakat.
Dalam keadaaan bangsa yang terkesan masih dalam serba ketidakpastian, sejumlah tokoh-tokoh baik nasional maupun lokasl berlomba-lomba terus melakukan pencitraan. Kata pencitraan, belakangan menjadi kian terdengar seiring banyaknya lembaga konsultan komunikasi tumbuh bak cendawan di musim hujan. Apalagi, memang banyak indivividu, orang perorang, kelompok, komunitas, perusahaan yang memang butuh pencitraan. Dalam hal ini adalah pencitraan, pastilah menguntungkan untuk kepentingannya. Terlebih lagi orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Semua sah-sah saja, sepanjang semua bisa mempertanggungjawabkan kegiatannya untuk kepentingan dan pencerahan public atau masyarakat Indonesia.
Politik pencitraan harus dilakukan berdasar hasil nyata suatu kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat. Jika politik pencitraan dilepaskan dari sebuah keberhasilan, ia hanya sekadar menjadi instrumen untuk menjaga kekuasaan yang dipegangnya. Hal itu tidak berbeda dengan cara yang disebut politik menghalalkan segala cara yang dilakukan sejumlah politisi agar bertahan pada kekuasaannya. Demi sebuah tahta kekuasaan.
Keberanian mengambil resiko memberi kemungkinan meraih kemenangan meski ada risiko kegagalan. Bagi pemimpin, resiko tidak dapat dihindari, termasuk resiko tidak populer. Karena, pemimpin tidak mungkin disenangi semua orang. Sebab, tuntutan bagi pemimpin adalah mengetahui hal penting yang harus dilakukan untuk kepentingan bersama. Makanya, pemimpin dituntut sensitif dan cerdas mengenai hal yang penting untuk kepentingan masyarakat lebih luas.
Kita ibaratkan bermain sulap., banyak orang yang menjadi berdecak kagum, melihat permainan sulap. Apalagi, yang main sangat ahli, seperti David Copperfield. Namun entah pesulap. atau tukang sihir, orang-orang tetap banyak tertarik dan kagum.
Sekarang, partai-partai politik melalui iklan di media elektronik dan cetak, tak ubahnya seperti tukang sulap dan tukang sihir, yang ingin mengubah pencitraan tokoh atau partainya dengan iklan. Apakah, partai-partai politik yang sekarang memasang iklan di tv dan media cetak itu, kiranya dapat disamakan dengan tukang sulap atau David Copperfield?
Peranan media elektronik (khusus tv) dan cetak sangat luar biasa, terutama dalam membentuk opini, dan mempengaruhi pendapat masyarakat. Pesan yang disampaikan media pasti mendapat ‘feed back’ dari publik (masyarakat). Maka, tak heran dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, media menjadi pilar yang kelima. Media menjadi sarana yang ikut mempengaruhi dan menjaga eksistensi demokrasi. Media bukan hanya mempengaruhi publik, tapi memiliki jangkauan yang sangat luas terhadap kehidupan publik. Seperti di Indonesia, yang bukan negara continental, dan wilayahnya terbagi-bagi menjadi daerah kepalauan, peranan media massa sangat penting.
Kini, media benar-benar menjadi kebutuhan primer bagi partai politik atau kandidat penguasa, khususnya dalam memenangkan ‘the battle ground’ (perang darat), menjelang pemilu atau Pilkada untuk mendapatkan dukungan politik dari publik atau pemilih. Media massa menjadi pilihan atau alternative. Pilihannya, bukan lagi kader partai, yang menjadi andalan atau tulang punggung. Pilihannya, bukan lagi militansi kader, dan jaringan partai, tapi media massa yang dianggap bisa menjadi 'tukang sihir', dan bisa menjembatani antara partai dengan publik. Maka, yang sering tampil di media, entah melalui iklan, atau berita, dinilai berimplikasi akan bertambah sering dikenal oleh rakyat pemilih.
Maka, partai-partai politik dan orang yang ingin memimpin daerah (Gub/wagub/Bup/Wabup) berlomba menciptakan iklan, yang dapat mencitrakan partai atau tokohnya, yang dapat menarik perhatian rakyat. Ini dianggap pilihan-pilihan politik yang kreatif,yang tujuannya mendapat dukungan yang luas.
Selain partai, sejumlah tokoh-tokoh termasuk Sulawesi selatan
akhir-akhir ini makin gencar melakukan
pencitraan. Langsung ataupun tidak langsung, suka atau tidak suka, pemasangan
baliho-baliho dan ucapan-ucapan di koran, radio
dan televise sangat
mempengaruhi masyarakat. Isu atau berita
baik kritikan maupun ceremony, tetap mempunyai
pengaruh tergantung
kemasannya. Itulah yang di sebut dengan politik
pencitraan (imagologi politic) yang melekat di sebagian besar politisi
sekarang, termasuk di Sulsel. Begitu piawai memerankan politik pencitraan
hingga terbangun citra yang meraih empati sekaligus simpati dari publik.
Sekarang
ini, iklan merupakan upaya untuk mengkomunikasikan konteks sosial dari barang
dan produksi (William Leiss,1990). Iklan merupakan bagian dari sistem budaya
yang bisa membantu mengintegrasikan khayalak dalam sebuah sistem sosial. Berdasarkan
konsep Leiss-- iklan politik menjadi sangat penting. Bukan hanya agar massa
berbondong-bondong menjatuhkan pilihan, tetapi juga dalam rangka integrasi
sosial.
Mengutip
(Hafer dan White--1999)--menyatakan bahwa untuk membuat pesan iklan dapat
ditangkap dengan cepat haruslah didukung oleh bahasa gambar/ilustrasi. Manusia
dengan berbagai latar belakang dan kualitas pendidikan akan merespon gambar
yang kuat dan komunikatif, dimana ilustrasi tersebut dapat mengakomodir
keseluruhan isi pesan untuk dipahami oleh khalayak sasarannya. Untuk itu harus
diperhatikan faktor-faktor determinan stimulus perhatian yaitu ukuran, warna,
kekontrasan, kebaruan dan gerakan.
Keberhasilan
iklan sebenarnya bukan terbatas pada kemampuannya menarik perhatian, melainkan
harus juga mampu diterima dan dipahami oleh masyarakat atas pesan-pesan yang disampaikan. Penerimaan iklan
sangat bergantung pada pikiran yang muncul selama tahap pemahaman pesan yang
dipengaruhi oleh aspek keterlibatan kognitif dan afektif khalayak.
Peranan
Media Televisi
Dewasa
ini pencitraan diri yang merupakan bagian dari kampanye sangat bergantung pada
media iklan baik cetak maupun elektronik guna meraih simpati masyarakat. Iklan
melalui media televisi memang memiliki banyak keunggulan, karena bisa
menyajikan bahasa tubuh dan cara berkomunikasi serta penampilan sang calon.
Bila dikemas atau disajikan dengan baik maka iklan tersebut menarik dan akan
disukai, sebaliknya jika dalam pembuatannya iklan tidak dipersiapkan dengan
baik maka iklan tersebut akan kurang mendapat perhatian penonton.
Tokoh
dunia seperti John F Kennedy (JFK) dalam meraih simpati dan menggugah empati
rakyat AS, pernah memperagakan pencitraan dirinya sebagai bentuk komunikasi
melalui televisi. Sosok JFK senantiasa tampil sebagai pribadi yang sejuk,
santun dan penuh pesona. Bersalaman dengan berbagai lapisan masyarakat,
berbicang dengan anak muda, bermain bola dan berlayar untuk menunjukkan
kebugaran dan vitalitasnya bahkan menggunakan lagu High Hope-nya Frank Sinatra
sebagai jingle iklan. Tokoh Amerika lainnya Nixon, pada masa mudanya yang
mantan juara debat di sekolah selalu berusaha menunjukkan diri sebagai kandidat
yang cerdas pemikirannya dan selalu melontarkan isu-isu mendasar dengan cara
konfrontatif.
Namun demikian,
pencitraan yang di bangun melalui
media dengan sajian program maupun
iklan, hendaklah tetap menjunjung tinggi
nilai-nilai keberadaban. Indonesia pada umumnya, Sulsel khususnya harus tetap menjunjung
tinggi nilai etika, meski atas nama
iklan komersial yang telah di kontrak
oleh si pemesan atau kandidat pemimpin.
Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengingatkan, hendaklah
jangan saling menghujat dan membuka aib, seakan-akan si ‘pemesan’ iklan itulah
yang terbaik seperti malaikat. Sajikan informasi
atau iklan secara kreatif, yang terarah kepada program dan lebih
menyentuh serta mencerdaskan masyarakat,
sebagai pemilih anda nantinya. Penulis
tetap menyarankan, bahwa meski telah
membayar halaman dan durasi di radio maupun tv hingga ratusan juta rupiah,
mestinya tetap berada jalur ‘Sipakalebbi
dan Sipakainge’. Kendati tidak masuk
pada wilayah Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang Pers dan Undang-undang
Penyiaran secara khusus, namun setelah menjadi iklan di sampaikan kepada
masyarakat, artinya telah menjadi komsumsi public. Masyarakat tetap harus di
beri pelajaran, karena iklan tersebut hadir di media massa. Perlu selalu di ingat, bahwa salah satu fungsi
media selain informasi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara, dan
Sulawesi selatan—Makassar, masih menjadi
bagian dari daerah yang beradat dan bermartabat.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar