Data Diri (CV)

Nama lengkap        :     Andi Fadli

Tempat dan tanggal lahir      :     Watampone, Bone 15 Desember 1975

Pangkat                 :     Asisten Ahli

Jenis kelamin          :     Laki-laki

Agama                    :     Islam

Kewarnegaraan                 :     Indonesia

Status              :     Kawin

Nomor Telepon Seluler        :     081 355 155 461

Email                       :     fadli_trans@yahoo.com

Alamat rumah              :    Jln. Tanggul Patompo Kompleks Pesona Cendrawasih Indah Blok D3 

Makassar Sulsel

Nomor telepon                :    0411 -  811 55 67

Pendidikan Formal        :    Strata Dua (Master)/ setara                

Tempat Pendidikan        :    Universitas Negeri Makassar, Sulsel

Pendidikan Khusus        :   TOT AJI Indonesia (2000-2001) di Jakarta

Mengikuti pelatihan dan kursus-kursus kewartawanan baik di Makassar maupun luar Sulsel

Mengikuti Kursus Singkat Peliputan/ Reportase Anak   Free Voice dan Plan Nederland  tahun 2007 di  Jakarta

Bahasa Asing yang dikuasai:   Inggris Pasif

Organisasi Profesi              :     Aliansi Jurnalis Independen/  Mantan Ketua AJI (Organisasi Wartawan yang di akui Indonesia dan dunia Internasional) Anggota Ikatan Jurnalis Televisi

Organisasi Kemasyarakatan/ LSM    :

Aktif di HMI                             1995 - 1997

Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat  Kesatuan Mahasiswa Bone Sulsel 2002 - sekarang

Dewan Pendiri Lembaga Etika dan Profesi Sulsel         1999

Dewan Pendiri/ Kord Forum Pekerja Malam           2000

Makassar Quick Channel  dan  Celebes Care Centre    2005

Dewan Pendiri Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi 2000-sekarang

Aktif terlibat dalam Forum dan Lintas NGO se Sulawesi     1996 - 2007

Pengalaman Kerja        :  

Selama hampir 15 tahun melakukan tugas peliputan di hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan luar negeri. Mulai dari bencana hingga liputan konflik

-  Wartawan  Harian Berita Kota (Fajar Group)          1995 - 2002

-  Pemred Tabloid Kajao                          1999

-  Reporter (Jurnalis) Radio Ramako Jakarta wilayah Sulsel       2002

-  Reporter/ Kameramen News LaTivi                         

-  Reporter/ Kameramen (Jurnalis) Trans TV               2002 - 2010

-  Konsultan Media On line                         2010 - sekarang

-  Konsultan Komunikasi Media                     2007 - sekarang

-  Aktif dalam Kampanye Flu Burung bersama Unicef          2007

-  Konsultan Media Imunisasi Project  Usaid                2008

- Tim Konsultan Media Departemen Sosial             2009 - 2011

-  Staf Pengajar di Politeknik Negeri                2012 - sekarang

- Staf Pengajar di Fak Dakwah & Komunikasi UIN Makassar     2009 - sekarang

- Staf Pengajar Bahasa Jurnalistik  Unismuh Makassar         2008

- Staf Pengajar Sospol UVRI                       2003 - sekarang

-  Staf Pengajar di Lembaga Pertelevisian              2006

Sampai saat ini aktif mengikuti seminar/workshop lokal dan nasional, baik sebagai peserta maupun pembicara. Selain itu, aktif menulis  opini di beberapa Koran harian (terlampir)

                                                                                                                                                  

Makassar,  Juli 2013

                                                                                                                                                                                   Andi Fadli

Opini

KIP, Antara Harapan dan Kenyataan

 

Oleh: Andi Fadli (Praktisi Media, Anggota Internasional Freedom of Journalis)

Andi Fadli

Undang-Undang (UU) Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) resmi berlaku 1 Mei 2010. Anehnya, hingga sehari sebelum ketentuan tersebut resmi diberlakukan, baru dua provinsi memiliki komisi informasi, di antaranya Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sejatinya, UU KIP yang mengamanatkan pembentukan komisi informasi, terhitung sejak pemberlakuan UU tersebut, harus ada di setiap provinsi. Bahkan mengutip Tenri Olle (anggota DPRD Sulsel), anggaran sekalipun bukan jadi penghalang atau alasan pemberlakuan UU tersebut harus tertunda.

Yang penting, jika undang-undang tersebut telah dua tahun diterbitkan, maka aturan itu harus di jalankan. Seiring dengan itu, penulis berpendapat, jika itu merupakan amanat dari undang-undang, maka menjadi suatu keharusan pemerintah bersama stakeholder harus segera merealisasikannya.

Merunut pada beberapa literatur, UU KIP merupakan undang-undang yang bisa membuka semua ruang informasi pemerintah yang selama ini tertutup untuk diketahui bersama. Salah satu contoh lembaga yang harus terbuka kepada publik adalah instansi Pengadilan Negeri.

Banyak pihak yang khawatir dan takut dengan penerapan UU ini. Karena semua informasi publik dan kebijakan pemerintah akan diketahui publik. Padahal mestinya, ini menjadi suatu ujian dan mengarah kepada suatu garansi bahwa apa yang telah di keluarkan oleh pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat.

Jangan sampai ada kesan KIP sengaja ditunda, karena memang ada pihak tertentu yang tidak ingin berubah ke arah lebih baik (transparan dan akuntabel).

Di Jakarta, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan tujuh orang Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP). Setelah melalui seleksi panjang oleh Tim Panitia Seleksi Komisi Informasi dan berakhir pada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I DPR,

tujuh anggota Komisi Informasi terpilih yakni Abdul Rahman Ma'mun, Amirudin, Ramly Amin Simbolon, Henny S Widyaningsih, Ahmad Alamsyah Saragih, Dono Prasetyo, dan Usman Abdhali Watik.

Dari tujuh anggota KIP yang dipilih Komisi I melalui uji kepatutan dan kelayakan selama dua hari, hanya dua orang yang berasal dari unsur pemerintah yaitu Amirudin yang merupakan Dosen Universitas Diponegoro dan Henny S Widyaningsih, dosen Fisip Universitas Indonesia. Sedangkan lima lainya memiliki latar belakang sebagai jurnalis dan pekerja LSM.

Pertanyaannya, kenapa mesti unsur masyarakat lebih banyak dibanding pemerintah?

Alasannya sederhana pula, unsur masyarakat lebih banyak dari pemerintah karena UU Kebebasan Informasi Publik (KIP) ingin menjamin terwujudnya hak publik akan informasi. Jika unsur pemerintah lebih banyak, penulis dan masyarakat khawatir tujuan dan arah pembentukan KIP tidak maksimal.

Pasalnya, bagaimanapun informasi yang terkait kebijakan berada di pemerintah. Ranah publik yang harus proaktif untuk dapat mengakses agar semua kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Era Keterbukaan

Dalam era globalisasi, access to government records and information merupakan fenomena global era keterbukaan informasi telah dikenal di hampir seluruh negara dan pemerintah harus mulai membuka diri terhadap informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh publik untuk dapat diakses.

Menurut laporan yang dikeluarkan freedom of information center yang berpusat di London Inggris, sudah ada 50 negara yang telah mempunyai undang-undang kebebasan atas informasi, termasuk Indonesia.

30 negara lainnya sedang dalam proses penyusunan. Negara-negara di Asia yang telah memiliki UU ini adalah Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, India dan Thailand, serta Indonesia. Sedangkan negara Asia lainnya seperti Singapura, Cina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dll, belum memiliki UU mengenai kebebasan informasi.

Kenapa Komisi Informasi Publik terasa sangat perlu? Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Yaitu, proses demokratisasi transparansi atas setiap informasi publik membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik, yang bermuara pada jaminan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh konvergensi dan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi dengan penggunaan internet telah memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat.

Fenomena seperti ini membuat masyarakat menuntut hak untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat dari penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam constitutional rights pada setiap negara demokrasi.

Regulasi keterbukaan informasi publik keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya.

Eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, misalnya rumah sakit.

Ada beberapa dampak positif UU KIP, seperti transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik, akselerasi pemberantasan KKN, optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, persaingan usaha secara sehat, terciptanya pemerintahan yang baik dan tata kelola badan-badan publik dan akselerasi demokratisasi.

Selain itu, kebijakan dasar pasal 28 f UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Di akhir tulisan ini, penulis ingin menyatakan bahwa paling tidak ada yang menjadi pengontrol pemerintah, penguasa dan orang-orang yang terkadang sewenang-wenang dalam melaksanakan suatu keputusan. Hak untuk memperoleh informasi pun juga telah dijamin oleh undang-undang yang telah menjadi lembar negara secara konstitusional.

Setelah diberlakukannya UU KIP, masyarakat bisa dengan serta merta bisa mendapatkan informasi dengan batasan waktu paling lambat 10 hari, kecuali untuk informasi yang dikecualikan. Sekarang kita hanya menunggu kerja nyata dari KIP Sulsel. (**)

Andi Fadli Kumpulkan Orang Muda Bone

Tribun Timur/Jumadi Mappanganro

Andi Fadli (dua dari kiri), memimpin pertemuan dengan sejumlah anak muda dari Kabupaten Bone di Warkop Phoenam, Jl Dr Ratulangi, Makassar, Rabu (2/11/2011) sore.

Berita Terkait

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Andi Fadly Yusuf MPd saat ini mengumpulkan sejumlah orang muda Bone di Warkop Phoenam, Jl Ratulangi, Makassar, Rabu (2/11/2011) sore.

Kehadiran mereka dalam menghadiri Rembug Kaum Muda Bone Bersama Andi Fadly. Pertemuan ini merupakan bagian konsolidasi Fadly yang disebut-sebut bakal maju sebagai kandidat Wakil Bupati Bone periode mendatang.

Fadly sehari-hari sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel. Fadly juga adalah mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar. (*/tribun-timur.com)

Penulis : Jumadi Mappanganro

Editor : Muh. Irham