yonbkm@yahoo.com
Pencitraan Kandidat Makassar
dan Program ‘Co py’ Paste
Andi Fadli: (Researcher Analyzes The Political Society)
HAMPIR pasti, 9 bahkan 10 kandidat calon Walikota dan Wakil
Walikota akan bertarung dalam pemilihan bulan September mendatang. Jumlah pasangan yang fantastis sepanjang
sejarah pemilihan kepala daerah.
‘Perang’ yang katanya program para
kandidat sudah bermunculan dan menjadi
jualan di semua sudut kota. Baik melalui
baliho besar, poster maupun yang langsung
ke media massa (cetak dan elektronik). Semua di lakukan untuk mengangkat
pencitraan lebih baik, agar mendapat keterpilihan di tengah masyakat.
Pemilihan Walikota
Makassar tinggal 4 bulan lagi. Wajar, semakin dekat hari H, semakin gencar para
kandidat dan tim suksesnya melancarkan ‘serangan’ baik udara dan darat. Pertanyaannya, apakah program tersebut hanya
sekadar kampanye belaka, ataukah memang sudah mendapat kajian
tentang kebutuhan masyarakat? Kita masih perlu menganalisa dan menelaah secara mendalam. Yang pasti para tim sukses kandidat,
dengan tegas menyatakan bahwa programnyalah yang paling menyentuh dan di butuhkan oleh masyarakat kota
Makassar. Entah benar atau tidak, warga yang akan menentukan pilihan.
Dalam kesempatan kali ini, penulis tidak ingin mengurai
secara spesifik satu persatu program para kanidat yang akan bertarung. Namun menurut
penilaian kami (mungkin subyektif), hampir semua program yang di luncurkan oleh
para kandadat yang akan bertarung, masih sebatas copy paste (jiplak-red) saja. Terkesan
hanya sejumlah kalimat yang berubah,
namun esensinya tetap sama. Mulai dari
pelayanan serba gratis (kesehatan, pendidikan, listrik dan lain-lain), peduli rakyat sampai
pada peluncuran kartu. Padahal pendidikan
merupakan tanggung jawab Negara. Hampir semua program masih menimbulkan
tanda tanya. Benarkah, atau bohong!? Apakah hanya sebatas itu, janji atau
jualan para kandidat, apalagi beberapa diantara program sudah banyak di lontarkan kandidat sebelumnya pada pilkada
serupa atau pilkada lain (Jokowi Jakarta
dan Pilkada Gubernur Sulsel-red). Setelah terpilih pemimpin itu, ternyata
beberapa janji yang pernah di lontarkan saat kampanye ‘terkesan’ sudah
terlupakan. Masyarakat sebagai pemilih,
pelan tapi pasti akan menagih janji
politik tersebut. Beberapa pengajar
komunikasi politik , bahkan menyarankan program jangan hanya gombal, tapi mesti
lebih kreatif dan terukur.
Era transparansi dan keterbukaan seperti sekarang, siapapun
boleh saja melakukan pencitraan agar kandidat lebih di kenal . Namun pencitraan
berdasar pada persoalan riil masyarakat. Selain itu perlu manajemen isu yang
bagus agar dapat menyentuh dan di terima oleh masyarakat. Apalagi dengan jumlah
kontestan pilwalkot sangat banyak, menjadikan
program yang di ‘lempar’ ke masyarakat hanya kata dan kalimat saja berubah.
Esensinya tetap sama. Boleh jadi bisa masuk rekor MURI (calon kandidat
terbanyak pilwalkot). Makanya, harapan kami sebagai warga program dan janji
jangan sekadar di putar saja. Visi misi harus jelas! Kebutuhan apa
yang di inginkan oleh lebih separuh penduduk Makassar yang masih berada
pada tingkat golongan menengah ke bawah. Pula , keinginan wilayah pinggiran
kota yang di huni warga mestinya menjadi prioritas kandidat dan tim suksesnya.
Selain program berupa
janji-janji saat terpilih nantinya, ada
hal penting pula yang harus di lakukan
kandidat dan tim. Bagaimana dapat memberikan
pembelajaran politik baik kepada masyarakat yang berbeda strata kehidupan dan
tingkat pendidikan (lebih 1,2 juta jiwa penduduk). Pula sistem komunikasi atau marketing politik para tim sukses harus lebih intens dilakukan, agar mengurangi angka golput! Ibaratnya, meski program yang di luncurkan
sangat mumpuni, namun partisipasi pemilih
sangat rendah, sama halnya menjadi sia-sia belaka. Para kandidat dan tim harus memikirkan, bagaimana
mengurangi angka golput. Mengingat data sejumlah media, ternyata mencapai angka 40 persen orang memilih golput pada Pilkada
beberapa bulan lalu. Meski tidak harus menjadi tolak ukur dan berbanding lurus angka golput Pilkada
Gubernur dan Pilwalkot Makassar nantinya.
Setidaknya menjadi perhatian bersama antara penyelenggara bersama 10 kandidat
yang akan bertarung pada Pilwalkot nantinya.
Menelaah dan menilik dari perspektif lain, untuk
melakukan politik pencitraan harus dilakukan berdasar hasil nyata suatu
kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat. Jika politik pencitraan dilepaskan
dari sebuah keberhasilan, maka (ia) hanya
sekadar menjadi instrumen untuk menjaga kekuasaan yang dipegang. Hal itu tidak
berbeda dengan cara yang disebut politik menghalalkan segala cara yang
dilakukan sejumlah politisi agar bertahan pada kekuasaannya. Demi sebuah tahta kekuasaan!
Keberanian mengambil resiko memberi kemungkinan meraih kemenangan meski ada
resiko kegagalan. Bagi pemimpin, resiko tidak dapat dihindari, termasuk resiko
tidak populer. Karena, pemimpin tidak mungkin disenangi semua orang. Sebab,
tuntutan bagi pemimpin adalah mengetahui hal penting yang harus dilakukan untuk
kepentingan bersama. Makanya, pemimpin dituntut sensitif dan cerdas mengenai
hal yang penting untuk kepentingan masyarakat lebih luas. Hal itulah disebut politik
pencitraan (imagologi politic) yang melekat di sebagian besar politisi
sekarang, termasuk di Sulsel. Begitu piawai memerankan politik pencitraan
hingga terbangun citra yang meraih empati sekaligus simpati dari publik.
Menguitip
(William Leiss-1990), dalam era kini, iklan merupakan upaya untuk
mengkomunikasikan konteks sosial dari barang dan produksi. Iklan merupakan
bagian dari sistem budaya yang bisa membantu mengintegrasikan khayalak dalam
sebuah sistem sosial. Berdasarkan konsep Leiss-- iklan politik menjadi sangat
penting. Bukan hanya agar massa berbondong-bondong menjatuhkan pilihan, tetapi
juga dalam rangka integrasi sosial.
Sementara
itu-- (Hafer dan White--1999)--menyatakan bahwa, untuk membuat pesan iklan
dapat ditangkap dengan cepat haruslah didukung oleh bahasa gambar/ilustrasi.
Manusia dengan berbagai latar belakang dan kualitas pendidikan akan merespon
gambar yang kuat. Artinya, selain program yang baik untuk kepentingan masyarakat,
‘jualan’ mesti di dukung oleh narasi dan gambar, agar mudah langsung di
mengerti lapisan warga kota.
===
**Sebuah Konsep
Pengabdian**
Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin
memberikan suatu masukan tentang sebuah konsep pemerintahan. Sederhana, tapi
bisa jadi sulit melaksanakannya! Jika memang, niatnya ingin mengabdi kepada rakyat, intinya adalah
pelayanan. Bagaimana sebuah sistem bisa melayani rakyatnya dengan baik, tidak
hanya menjadikan rakyat sebagai komoditi untuk melanggengkan suatu kekuasaan.
Selanjutnya, yang perlu di perhatikan
adalah sebuah sikap tegas,
dan harus di hilangkan dalam sebuah pemerintahan adalah praktik otoriter
dan feodalisme. Karena feodalisme adalah salah satu virus dalam demokrasi. Hal itu yang selalu mengungkung hak hak
rakyat, sehingga menciptakan kesenjangan penguasa dengan rakyatnya untuk
berinteraksi. Makanya, cara pandang masyarakat
harus di ubah. Perlu di dorong agar cara berfikir mereka lebih maju., tidak
boleh lagi asal bos senang, sebab hal itu adalah gaya feodalisme.
Konsekuensi
dalam sebuah pembangunan adalah perubahan.
Selanjutnya, perubahan pembangunan menuntut kita agar lebih terbuka.
Bukan lagi pembangunan menyenangkan penguasa, melainkan melayani hak-hak
masyarakat secara layak.
Siapapun punya
hak untuk maju dalam sebuah pemilihan kepala daerah. Yang penting, bagaimana memahami kebutuhan
masyarakat sekarang (Makassar). Dan
sebenarnya, jika kemudian ingin memahami dan sadar, adalah hak-hak masyarakat tidak terlalu
muluk-muluk seperti sebagian orang yang lebih bersifat konsumtif. Intinya pemenuhan
akan, makan, kesehatan dan pendidikan (sekolah). Pesan terakhir penulis kali
ini kepada para kandidat dan tim, adalah bagaimana membuat warga kota Makassar dapat merasa nyaman dan tenang tinggal di kota
metropolitan yang kita cintai ini.
Terima kasih!
Selain itu, system komunikasi apa yang di pakai kandidat
mengurangi angka golput. Mengingat angka
golput sesuai data dari media mencapai angka 40 persen saat
Pilkada Gubernur. Meski tidak boleh
langsung memprediksi angka golput mencapai angka seperti itu, namun setidaknya
para kandidat juga memberikan pembelajaran politik terhadap 1,2 juta warga
Makassar, khususnya para pemilih aktiof tersebut,
Mc Luchan menjadi penting
dalam pengembangan teori budaya karena mengisnpirasi tentang media,
budaya dan masyarakat amerika utara saat itu. Mc Luchan menggariskan visinya
lewat understanding media (1964) tentang perubahan akibat kemunculan radio dan
tv. Dia memproklamrikan ‘the medium is
the message’. Media baru telah mentransformasi
pesan pengalaman kita, dan pengaruhnya lebih penting dari isi media itu
sendiri. Media memiliki pengaruh tersendiri, terlepas dari apa isi yang
dibawakannya.
Tapi ada juga teori yang mengemukakan, manusia punya hak otonomi dan wewenang dalam
memperlakukan media. Karena khalayak punya banyak alas an dalam menggunakan
media, dan bagaimana media itu berdampak pada dirinya.
Teori yang terkenal dalam komunikasi massa adalah uses dan
gratifications. Bahwa permasalahan utama bukan pada bagaimana cara media
mengubah sikap dan prilaku khalayak, tetapi lebih kepada bagaimana media
memenuhi kebutuhan pribadi dan social
khalayak.
Selain itu, system komunikasi apa yang di pakai kandidat
mengurangi angka golput. Mengingat angka
golput sesuai data dari media mencapai angka 40 persen saat
Pilkada Gubernur. Meski tidak boleh
langsung memprediksi angka golput mencapai angka seperti itu, namun setidaknya
para kandidat juga memberikan pembelajaran politik terhadap 1,2 juta warga
Makassar, khususnya para pemilih aktiof tersebut,
Mc Luchan menjadi penting
dalam pengembangan teori budaya karena mengisnpirasi tentang media,
budaya dan masyarakat amerika utara saat itu. Mc Luchan menggariskan visinya
lewat understanding media (1964) tentang perubahan akibat kemunculan radio dan
tv. Dia memproklamrikan ‘the medium is
the message’. Media baru telah mentransformasi
pesan pengalaman kita, dan pengaruhnya lebih penting dari isi media itu
sendiri. Media memiliki pengaruh tersendiri, terlepas dari apa isi yang
dibawakannya.
Tapi ada juga teori yang mengemukakan, manusia punya hak otonomi dan wewenang dalam
memperlakukan media. Karena khalayak punya banyak alas an dalam menggunakan
media, dan bagaimana media itu berdampak pada dirinya.
Teori yang terkenal dalam komunikasi massa adalah uses dan
gratifications. Bahwa permasalahan utama bukan pada bagaimana cara media
mengubah sikap dan prilaku khalayak, tetapi lebih kepada bagaimana media
memenuhi kebutuhan pribadi dan social
khalayak.
PRINSIP
pemerintahan sebenarnya sederhana. Jika memang, niatnya ingin mengabdi kepada rakyat. Intinya adalah
pelayanan. Bagaimana sebuah sistem bisa melayani rakyatnya dengan baik, tidak
hanya menjadikan rakyat sebagai komoditi untuk melanggengkan suatu kekuasaan.
Selanjutnya, yang perlu di perhatikan
adalah sebuah sikap tegas,
dan harus di hilangkan dalam sebuah pemerintahan adalah praktik otoriter
dan feodalisme. Karena feodalisme adalah salah satu virus dalam demokrasi. Hal itu yang selalu mengungkung hak hak
rakyat, sehingga menciptakan kesenjangan penguasa dengan rakyatnya untuk
berinteraksi. Karena itu, cara pandang
masyarakat harus di ubah. Harus di dorong agar cara berfikir mereka lebih
maju., tidak boleh lagi asal bos senang. Sebab itu adalah gaya feodalisme.
Konsekuensi
dalam sebuah pembangunan adalah perubahan.
Selanjutnya, perubahan pembangunan menuntut kita agar lebih terbuka.
Bukan lagi pembangunan menyenangkan penguasa, melainkan melayani hak-hak
masyarakat secara layak.
Siapapun punya
hak untuk maju dalam sebuah pemilihan daerah.
Yang penting, bagaimana memahami kebutuhan masyarakat sekarang. Dan sebenarnya, kalau ingin memahami dan
sadar, hak-hak masyarakat tidak terlalu muluk-muluk seperti sebagian orang yang
lebih bersifat konsumtif. Intinya pemunuhan akan, makan, kesehatan dan sekolah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar